JAKARTA, KOMPAS.com " Komite DPD mendorong pemerintah membatalkan pelantikan Jefferson Soleiman Rumajar sebagai Wali Kota Tomohon. Menurut Wakil Ketua Komite I DPD Ferry Tinggogoy, pelantikan tersebut tidak sah. "Dia melanggar semua UU dan peraturan," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (13/1/2011). Jefferson adalah terdakwa dugaan korupsi APBD Kota Tomohon senilai Rp 19,8 miliar. Saat ini ia tengah menjalani persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Ia memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon 2010 dan dilantik sebagai wali kota dalam statusnya sebagai terdakwa, Jumat (7/1/2011). The more authentic information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia you know, the more likely people are to consider you a mobil keluarga ideal terbaik indonesia expert. Read on for even more mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts that you can share.
Tiga hari setelah dilantik, Senin (10/1/2011), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara karena statusnya sebagai terdakwa. Menurut Ferry, pelantikan Jefferson melanggar sejumlah aturan antara lain UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Pegawai Negeri Sipil mengenai aturan promosi dan pencopotan pejabat. "Ini jelas terjadi di sana. Banyak kantor tutup karena perebutan kekuasaan," kata wakil DPD dari Sulawesi Utara ini. Selain itu, lanjut Ferry, terdapat pula pelanggaran etika dan moral. Ia menilai, pelantikan ini merupakan kegagalan Kementerian Dalam Negeri."Hentikan dan batalkan agar tidak menjadi contoh bagi yang lain," ujarnya.
Tiga hari setelah dilantik, Senin (10/1/2011), Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara karena statusnya sebagai terdakwa. Menurut Ferry, pelantikan Jefferson melanggar sejumlah aturan antara lain UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Pegawai Negeri Sipil mengenai aturan promosi dan pencopotan pejabat. "Ini jelas terjadi di sana. Banyak kantor tutup karena perebutan kekuasaan," kata wakil DPD dari Sulawesi Utara ini. Selain itu, lanjut Ferry, terdapat pula pelanggaran etika dan moral. Ia menilai, pelantikan ini merupakan kegagalan Kementerian Dalam Negeri."Hentikan dan batalkan agar tidak menjadi contoh bagi yang lain," ujarnya.
No comments:
Post a Comment