Gayus akan Jadi Saksi Kasus Cirus

info mutakhir tentang
tidak selalu hal yang termudah untuk mencari. Untungnya, laporan ini mencakup
info terbaru yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS.com- Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara mafia hukum dengan terdakwa Cirus Sinaga menjadwalkan untuk menghadirkan Gayus H Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagai saksi di persidangan Cirus.

"Gayus termasuk dalam daftar saksi yang kami ajukan," kata anggota tim JPU Lubis, Kamis (30/6/2011) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Namun demikian, tim JPU belum dapat memastikan kapan akan menghadirkan Gayus sebagai saksi. JPU akan menelaah terlebih dahulu siapa saja saksi yang akan diajukan lebih dulu.

Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Albertina Ho dalam persidangan, Kamis (30/6/2011) memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terdakwa Cirus Sinaga. Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Cirus. Sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi akan dilangsungkan pada Kamis pekan depan.

Cirus adalah terdakwa dalam kasus mafia hukum. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara karena diduga menghalang-halangi penyidikan terhadap Gayus, tersangka tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Cirus didakwa menghilangkan pasal korupsi dalam dakwaan Gayus dan memerintahkan AKP Sri Sumartini untuk menambahkan pasal penggelapan dalam dakwaan Gayus. Pada akhirnya, majelis hakim PN Tangerang yang diketuai Muhtadi Asnun memvonis bebas Gayus.

Selain itu, Cirus juga didakwa dengan sengaja mencegah atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penuntutan terhadap Gayus. Juga didakwa melakukan penyelewengan wewenang sebagai seorang jaksa.

Baca juga: Nazaruddin Diduga Terima Suap

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

KPK Tunggu Nazaruddin Jadi Tersangka

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah apa yang Anda tahu tentang
akurat? Perhatikan paragraf berikut dan membandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru di
.

JAKARTA, KOMPAS.com "  Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengumpulkan bukti untuk menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dengan demikian, KPK dapat melakukan upaya lebih tegas untuk menjemput paksa anggota Komisi VII DPR itu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin saat dihubungi, Kamis (30/6/2011).

"Ada status hukum yang lebih tinggi, tidak hanya saksi, itulah yang sedang dikembangkan penyidik," kata Jasin.

Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan mekanisme khusus untuk menjemput Nazaruddin yang kini tengah berada di Singapura itu. Mekanisme tersebut hanya dapat ditempuh jika Nazaruddin menjadi tersangka.

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

"Untuk bekerja sama dengan penegak hukum setempat, maka statusnya harus tersangka. Untuk menjadikan tersangka, kita perlu bukti-bukti yang cukup," tutur Jasin.

"Misalnya, seperti Nunun, kita bisa minta tolong penegak hukum di luar negeri kalau statusnya tersangka," ujar Jasin.

Oleh karena itu, hingga kini, menurut Jasin, KPK belum berencana menjemput secara paksa Nazaruddin. "Kalau nanti alat buktinya cukup, tidak menutup kemungkinan kita carikan cara untuk melakukan upaya paksa, tetapi belum sekarang," tuturnya.

Nazaruddin tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet. Kasus ini melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris.Pada dua kali pemanggilan pertama, Nazaruddin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Rosa. Sementara pada pemanggilan ketiga, sebagai saksi untuk Wafid.

Sedianya, pada pemanggilan ketiga KPK dapat menjemput secara paksa kader Partai Demokrat itu. Namun, hal tersebut tidak dilakukan.Wakil Ketua KPK Haryono Umar beralasan, penjemputan secara paksa terhadap Nazaruddin pada panggilan ketiga itu tidak dilakukan karena Nazar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang berbeda.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

Yusril: Jangan Ubah SK Cekal

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Kejaksaan Agung  agar jangan mengubah surat keputusan pencekalan dirinya yang nyata-nyata salah dan melawan hukum untuk menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Perubahan itu justru akanmenjatuhkan citra Kejagung karena menunjukkan ketidakmampuan mereka menjalankan hukum.

"Kalau suatu keputusan pejabat tata usaha negara telah menjadi sengketa di pengadilan, mereka tidak bisa mencabut SK (surat keputusan) itu seenaknya. Domain pencabutan kini sudah berada di tangan pengadilan," ujar Yusril.

"Nanti pengadilan yang akan memutuskan SK tersebut harus dibatalkan atau tidak. Saya yang menggugat, maka Jaksa Agung  yang harus mempertahankan argumentasinya. Biarkan semuanya berjalan secara fair sehingga nanti akan ketahuan siapa yang benar siapa yang salah," tuturYusril.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Kalau Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah SK tersebut, Yusril akan memperkarakannya kembali di pengadilan negeri, yakni apakah tindakan perubahan itu bisa dibenarkan atau tidak menurut hukum. "Kalau Kejagung ngotot mau mengubah, itu menandakan kecerobohan dan kebodohan mereka sendiri," katanya.

Yusril mengajak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya untuk taat kepada hukum dan menghormati proses peradilan. Hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang.Pihak Kejagung telah merevisi SK cekal terhadap Yusril. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad mengakui ada kekeliruan dalam SK tersebut dan kemudian telah diubah, disesuaikan dengan ketentuanUU Keimigrasian yang baru, yakni No 6/2011.

Revisi dilakukan untuk penetapan masa cegah dari satu tahun menjadi enam bulan."Kalau dikatakan landasannya tidak benar, kita mengakui. Ada kekeliruan yang dilakukantimsehingga tidak mencantumkan UU imigrasi yang baru disahkan. SK tersebut sudah selesai direvisi dan sudah dikirim ke imigrasi," kata Noor.

Menurut Noor, pengubahan sesuatu yang wajar karena dalam SK tersebut ada klausul yang menyatakan apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan, maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Penyidik Bareskrim Sudah Kirim SPDP

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah apa yang Anda tahu tentang
akurat? Perhatikan paragraf berikut dan membandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru di
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan terkait penanganan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pemilu 2009 di Sulawesi Selatan I.

"Sudah, kemarin (dikirim)," ucap Brigjen (Pol) Agung Sabar, Direktur I Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri di Mabes Polri, Selasa (28/6/2011), ketika ditanya apakah SPDP sudah dikirim penyidik.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Agung enggan menjelaskan SPDP untuk siapa yang telah dikirimkan. "Pokoknya pemberitahuan saja kita melakukan penyidikan," elak dia.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Matius Salempang mengatakan, penyidik tengah memeriksa empat staf Sekretaris Jenderal MK sebagai saksi. Keempatnya berinisial F, A, AN, dan N. Mereka, kata Matius, mengetahui asal muasal pembuatan surat palsu.

Ketika ditanya apakah keempatnya yang diduga terlibat, ketua tim penyidik itu menjawab, "Ngga, mereka saksi. Namanya saksi kita cari keterangan dari dia apa yang dia rasakan, dia lihat, dia dengar terkait surat palsu."

Matius menambahkan, pihaknya berhati-hati dalam menetapkan tersangka. "Kita jangan gegabah. Tunggu hasil pemeriksaan ini. Sore ini kalau misalnya selesai diperiksa saya akan simpulkan," pungkas dia.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Budiman, Marciano, atau Edhie Wibowo

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono akan mengumumkan nama calon pengganti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Toisutta pada Kamis (30/6/2011). Panglima mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan surat keputusan terkait pengganti jenderal bintang empat tersebut.

Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.

"Nanti hari Kamis, ya," kata Panglima kepada para wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, Presiden telah mendiskusikan mengenai calon KSAD bersama Panglima, Menko Polhukam, Mensesneg Sudi Silalahi, dan tiga kepala staf TNI.

Djoko mengatakan, nama-nama yang dibicarakan adalah mereka yang disebut-sebut media, seperti Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Budiman, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, dan Komandan Ko Diklat Angkatan Darat Letnan Jenderal Marciano Norman.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.

Presiden Serukan Umat Islam Bersatu

Apakah Anda ingin mencari tahu apa yang mereka-in-the-tahu harus katakan tentang
? Informasi dalam artikel di bawah ini berasal langsung dari para ahli baik informasi dengan pengetahuan khusus tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan umat Islam untuk semakin bersatu dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Hal itu disampaikannya ketika meresmikan sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Pendidikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/6/2011).

Saat ini, menurut Presiden, umat Islam di dunia menghadapi tiga jenis tantangan. Tantangan pertama, umat Islam masih mengalami ketidakadilan yang masih berlangsung di tingkat Indonesia. Kedua, Islam kerap dipersepsikan sebagai agama yang menganut kekerasan. Bahkan, kata Presiden, penyakit islamphobia masih berjangkit di dunia.

"Sedangkan tantangan ketiga, di kalangan umat Islam, masih ada sebagian kecil dari saudara kita yang menyimpang dalam melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti terjadinya aksi-aksi terorisme dan tindakan kekerasan yang lain," kata Presiden.

Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin akan tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan cerita
keseluruhan dari sumber-sumber informasi.

Turut hadir pada peresmian tersebut Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Wakaf Kerajaan Arab Saudi Syaikh Doktor Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Syaikh, Imam Masjidil Haram, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyath, Menteri Agama Suryadharma Alie, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan lainnya.

Menghadapi tiga tantangan ini, umat Islam, sambung Presiden, harus bekerja keras memperbaiki citra Islam. Hal ini dapat dilakukan hingga di forum dan konferensi tingkat internasional.Selain itu, umat Islam juga diminta terus menjalin dialog dan komunikasi dengan tokoh dunia yang memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai Islam. Upaya ini harus dilakukan secara proaktif dan terus-terus.

"Setiap kesempatan saya bertemu pemimpin dunia di dalam dan di luar negeri, saya juga ikut melakukan pelurusan persepsi yang salah terhadap Islam dan umat Islam," katanya.

Presiden juga mendorong umat Islam untuk benar-benar memahami dan menjalankan ajaran Islam sesungguhnya.Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah membantu pembangunan sarana dan prasarana di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

"Atas nama rakyat Indonesia, atas nama umat Islam di indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan kerajaan Arab Saudi atas bantuan tulus dan ikhlas kepada Indonesia, utamanya kepada DDI Indonesia," katanya.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Marzuki: Pembangunan Gedung DPD Terlalu Boros

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, pernyataannya terkait dugaan penggelembungan dana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar per gedung di 33 provinsi merupakan koreksi. DPR, lanjutnya, hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan.

"Saya tidak mempersoalkan urusan DPD dan tidak menyentuh siapapun anggota DPD. Tujuan DPR ini pengawasan, dan saya mengoreksi itu," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/6/2011).

Jumat lalu, Marzuki mengaku telah memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan sebuah kantor perwakilan DPD yang luasnya 2.900 meter persegi mencapai sekitar Rp 30 miliar. Politisi Demokrat ini mengatakan, informasi itu akan dibicarakan dan dievaluasi di rapat pimpinan DPR. Pasalnya, jika benar, DPR kembali yang akan kena getahnya.

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Menurut Marzuki, rencana pembangunan gedung DPD di daerah yang mencapai empat lantai dinilainya terlalu boros. Dia menilai fasilitas belum sebanding dengan kewenangan DPD yang masih terbatas. Namun, Marzuki mengaku tidak menyalahkan anggota DPD. Menurutnya, itu memang urusan Setjen DPD dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Dari besarannya itu belumlah diperlukan, karena kewenangan DPD masih terbatas. Harusnya didorong dulu kewenangan ini diluaskan. Kalau kewenangan seperti sekarang, gedung besar di daerah yang menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun sedangkan manfaatnya belum ada, ya belum perlu," tambahnya.

Menurutnya, saat ini negara tengah mengalami defisit anggaran. Oleh karena itu, rencana pembangunan yang menggunakan dana publik seharusnya dianggarkan sesuai dengan kebutuhannya. Marzuki mengatakan anggaran per anggota cukup mencapai Rp 6 juta per meter persegi. Bukan Rp 10 juta yang diminta oleh anggota DPD.

"Kalau gedung 4 lantai dengan luas 2.900 m2, masing-masing anggota sekitar Rp 24-30 miliar, berarti hampir 10 juta (per anggota). Anggarannya kan terlalu mahal. Kan pemerintah harus menbayar mahal. Kan kami kan fungsi pengawasan. Saya kan mengawasi Setjennya, mengacu apa yang terjadi di DPR. Saya kontrol, publik juga kontrol. Yang bisa mengontrol DPR sebagai perwakilan masyarakat," tandasnya.

Jika Anda telah mengambil beberapa petunjuk tentang
bahwa Anda dapat memasukkan ke dalam tindakan, maka dengan segala cara, melakukannya. Anda tidak akan benar-benar dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan baru Anda jika Anda tidak menggunakannya.

SBY Butuh Solusi "Big Bang"

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com " Merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera direspons agar tidak memengaruhi elektibilitas Partai Demokrat dan calon presiden yang akan diusungnya pada pemilu mendatang.

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Sunarto Ciptoharjono mengatakan, SBY dan Demokrat harus segera memiliki solusi yang sifatnya "big bang".

"Untuk bisa bangkit, SBY harus mengeluarkan kebijakan yang bersifat big bang, kebijakan yang besar yang memiliki success story yang baru. Itu akan menaikkan kembali persepsi publik terhadap kinerjanya," katanya di kantor LSI, Minggu (26/6/2011).

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Tanpa kebijakan yang "wah" itu, menurut Sunarto, penilaian terhadap kinerja SBY makin hari akan makin merosot. Sunarto mengatakan bukan tak mungkin SBY akan bernasib sama dengan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di tahun 2004 karena tidak memiliki kebijakan-kebijakan yang berefek besar.

"Kalau tidak melakukan revolusi, maka siapa pun yang ditunjuk sebagai putra mahkota tak akan dipersepsi positif oleh publik," tandasnya.

Solusi big bang, lanjut Sunarto, sebaiknya berupa kebijakan atau program besar yang terkait dan berdampak langsung masyarakat menengah ke bawah yang merupakan segmen pemilih terbanyak, misalnya mendekat ke aspek pendidikan.

Presiden SBY harus menyadari bahwa dirinya selama ini dinilai hanya menonjol di wacana tapi lemah di eksekusi, jelasnya.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Stop Rekrutmen TKI ke Arab Saudi

Anda harus dapat menemukan beberapa fakta yang sangat diperlukan tentang
dalam paragraf berikut. Jika ada setidaknya satu fakta anda tidak tahu sebelumnya, bayangkan perbedaan itu bisa membuat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Indonesia agar tidak lagi merekrut calon tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi.

Langkah itu sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi setelah hukuman pancung terhadap Ruyati binti Sabuti (54). Eksekusi itu tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.

"Kami sudah membuat edaran tidak boleh lagi merekrut tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai diskusi di Jakarta, Sabtu ( 25/6/2011 ).

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Muhaimin mengatakan, untuk pengawasan keputusan itu, akan ditempatkan tim dari BNP2TKI, kepolisian, dan Imigrasi di bandara mulai 1 Agustus 2011 . TKI yang sudah siap dan memenuhi persyaratan tetap boleh berangkat sebelum 1 Agustus.

"Kita tidak akan buka lagi sampai kita merasa aman dan nyaman akan jaminan TKI," ucap dia.

Sulistyowati Irianto, Ketua Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia sependapat dengan keputusan penghentian sementara, mengurangi jumlah tenaga kerja yang dikirim secara perlahan, hingga akhirnya tidak mengirimkan sama sekali. Langkah itu, kata dia, sudah dilakukan pemerintah India sejak 6 tahun lalu.

"Namun, kalau kita melihat dari segi hak asasi manusia, bermigrasi itu hak dasar setiap orang. Jadi pemerintah harus memberikan akses keadilan kepada mereka dengan mengentaskan kemiskinan," ucap Sulistiowati.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Pemerintah Perlu Optimalkan Upaya Lobi

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Pemerintah sebenarnya memiliki celah untuk meloloskan para tenaga kerja Indonesia  dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi.  Upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pendampingan hukum serta diplomasi ketika proses peradilan masih berlangsung.

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, pemerintah harus dapat melakukan pendampingan hukum kepada TKI secara makisimal sejak awal persidangan. Yang tak kalah penting adalah mengoptimalkan upaya diplomasi ketika proses peradilan masih berlangsung.

Diplomasi dapat dilakukan dengan cara melobi pihak keluarga untuk memaafkan sebelum membuat keputusan di pengadilan. Upaya lobi juga perlu dilakukan terhadap tokoh dan pemuka agama yang memiliki pengaruh besar di sana.

"Di Arab Saudi, negosiasi itu merupakan bagian dari keadilan dan musyawarah yang dijunjung tinggi. Jadi tidak cukup jika hanya melakukan pendekatan formal. Perlu dilakukan pendekatan kekeluargaan. Misalnya, dengan melobi tokoh-tokoh dan ulama. Karena di sana mereka juga sangat dihargai," ujar Hidayat di Jakarta, Sabtu (25/6/2011).

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

"Di sini, Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pemimpin negara punyaperanan penting. Beliau dapat melakukan negosiasi langsung denganraja Arab Saudi agar mereka mau melobi keluarga korban, untuk memaafkantenaga kerja kita di sana agar lolos dari hukuman mati," imbuhnya.

Menanggapi rencana pembentukan Satgas Khusus TKI, lanjut Hidayat, jika memang nanti benar direalisasikan, satgas itu harus diisi dengan orang yang benar-benar memahami kultur hukum dan masyarakat di Arab Saudi.

Hal itu dilakukan agar tim khusus tersebut tidak terkesan hanya menjadi upaya pelemparan masalah. "Moratorium (pemberhentian sementara TKI) juga jika ingin diterapkan harus serius. Dan walaupun memang harus mengirimkan TKI, sebelum berangkat itu, TKI harus dibekali dengan keterampilan dan pemahaman yang cukup mengenai hukuman-hukuman yang berlaku disana," tukasnya.

Perdebatan mengenai sistem eksekusi hukuman mati di Arab Saudi bukanlah hal baru. Namun, perdebatan itu kembali mencuat setelah hukuman mati yang menimpa Ruyati. Berdasarkan data Migrant Care, Ruyati merupakan orang ke-28 yang dipancung pada tahun ini di negeri yang banyak disebut menganut sistem hukum ultrakonservatif itu.

Pemerintah Indonesia mengecam keras hukuman mati itu. Pasalnya, informasi mengenai eksekusi hukuman tersebut sebelumnya tidak diberitahukan kepada KBRI di Arab Saudi.  Pihak Arab Saudi memberi tahu setelah eksekusi selesai. Bahkan, keluarga Ruyati pun baru diberi tahu sehari setelah eksekusi dilakukan.

"Saya sudah 13 tahun di sana, memang sering eksekusi itu tidak diberitahukan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kita tidak bisa mengintervensi kedaulatan hukum sebuah negara. Yang bisa kita lakukan adalah terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk membenahi hak-hak atas TKI dan keselamatan mereka semua, di samping terus membangun kerja sama dengan negara bersangkutan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya nanti," papar Hidayat. 

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Ratusan TKW Asal NTT Disekap di Batam

Satu-satunya cara untuk mengikuti terbaru tentang
adalah untuk terus tinggal di mencari informasi baru. Jika Anda membaca segala sesuatu yang Anda temukan tentang
, itu tidak akan memakan waktu lama bagi Anda untuk menjadi otoritas yang berpengaruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur di Tanjunguma, Batam, disekap selama hampir satu bulan oleh PT Tugas Mulia, sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dari Kupang, NTT. Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan, penyekapan itu berhasil diketahui setelah warga asal NTT di Batam melakukan pengrebekan di lokasi penyekapan tersebut.

"Setelah penggerebekan itu, kita mendengar laporan dari warga dan langsung menurunkan tim penyelidikan Rabu (22/6/2011) kemarin. Di sana kita melakukan serangkaian pertemuan terpisah dengan pihak terkait, baik dengan warga asal NTT di sana, pimpinan PT Tugas Mulia, maupun korban-korbannya," kata Ifdhal saat melakukan konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (24/6/2011).

Ifdhal menuturkan, setelah melakukan investigasi, pihaknya juga menemukan beberapa bukti, yaitu para TKW tersebut telah ditipu oleh PT Tugas Mulia. Awalnya, mereka dijanjikan bekerja di Batam, Bali, dan Jakarta dengan gaji sebesar Rp 1.200.000.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Kenyataannya, para TKI tersebut hanya dipekerjakan di Batam dan diupah sebesar Rp 600 ribu. Selain diperlakukan tidak adil, para TKW itu pun sering mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan.

"Tim kami juga menemukan fakta, bahwa dalam penampungan mereka kerap mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari direktur perusahan atau pegawainya. Bahkan, berdasarkan keterangan para korban, sudah ada empat orang TKW yang meninggal tanpa ada laporan pihak kepolisian setempat mengenai kematian empat TKW tersebut," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Ifdhal, agar permasalahan ini dapat terselesaikan pihaknya mendesak pemerintah melalui aparat kepolisian untuk segera melakukan proses hukum dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian penyekapan ini. Selain itu, dia juga meminta agar Menakertrans turut melakukan penertiban terhadap perusahaan penyedia jasa TKI (PJTKI) yang sering melakukan penyimpangan prosedur dan tidak melakukan perlindungan terhadap para TKW.

"Terakhir, kami juga meminta agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan PRT dan memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia dengan memasukan muatan, seperti upah layak, penghormatan hak asasi, hak atas jaminan sosial, dan sebagainya, agar kasus-kasus ini tidak terulang lagi," tukasnya.

Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menuliskan poin-poin utama tercakup di atas. Tindakan meletakkannya di atas kertas akan membantu Anda mengingat apa yang penting tentang
.

MK Yakin Polri Selesaikan Kasus Surat Palsu

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com " Mahkamah Konstitusi  yakin Bareskrim Polri dapat menyelesaikan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan MK terkait sengketa pemilihan umum di Sulawesi Selatan. Kasus itu disebut melibatkan Andi Nurpati, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

"Hasil koordinasi, saya yakin polisi sangat profesional," kata Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar seusai bertemu Kepala Polri Komjen Ito Sumardi dan Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Matius Salempang di Mabes Polri, Jumat (24/6/2011).

Janedjri ditanya apakah ia yakin Polri mampu menyelesaikan kasus itu. Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, Ito memaparkan perkembangan penyelidikan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika ditanya apakah ia juga membuat laporan polisi, sambil tertawa Janedjri menjawab, "Semua sudah kami sampaikan ke Bareskrim."

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Janedjri menilai, Polri sudah bekerja secara profesional dan proporsional dalam penyelidikan selama ini. Seperti diketahui, berbagai pihak menilai penanganan kasus itu tidak bebas dari intervensi politik lantaran Andi pengurus Partai Demokrat.

"Kita harus menghargai kepolisian yang sudah bekerja secara proporsional dan profesional. Percayakan sepenuhnya kepada Bareskrim. Mari kita tunggu bersama, kan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujar dia.

Ketika dimintai tanggapan kendala Polri yang belum menemukan surat palsu, Janedjri menjawab, "Itu substansi jadi kita tunggulah."

Seperti diberitakan, Polri telah memeriksa belasan saksi, baik dari KPU maupun MK. Penyidik belum memiliki surat palsu yang pertama kali dibuat. Surat itu diperlukan penyidik untuk uji laboratorium. Setelah memastikan surat itu palsu, penyidik baru mencari pelaku pemalsuan.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Panggil Nazaruddin KPK Terkendala Teknis

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengakui pihaknya terkendala teknis dalam upaya memanggil mantan Bendara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Hingga kini, KPK belum menemukan alamat tempat tinggal Nazaruddin di Singapura.

KPK berencana menjemput paksa Nazaruddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Ya, alamat termasuk kendala teknis," kata Busyro di gedung KPK Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Meskipun demikian, lanjut Busyro, KPK terus berupaya mencari Nazaruddin saat ini."Kami sedang menelusuri, di Singapura itu kan banyak apartemen juga," ucap Busyro.

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

Dalam mencari Nazaruddin, menurut Busyro, KPK belum berencana meminta keterangan dari OC Kaligis, selaku kuasa hukumnya. "Kalau kami melakukan langkah-langkah itu, tentu kami bisa. Sudah melakukan pertimbangan, jadi tidak harus dengan OC Kaligis," tuturnya.

Namun, Busyro menyambut baik jika pihak lain, termasuk Partai Demokrat, berniat memberikan informasi terkait keberadaan anggota Komisi VII DPR itu. "Syukur kalau ada masukan dari Demokrat. Kami jalan sendiri juga," kata mantan ketua Komisi Yudisial tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK akan menjemput paksa Nazaruddin. Langkah tersebut dilakukan KPK setelah Nazaruddin mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan KPK. Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi untuk salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manulang.

Selain Rosa, kasus ini juga menyeret Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, dan petinggi PT Duta Anak Negeri, Mohamad El Idris.

Terkait keterkaitan Nazaruddin dengan Rosa, KPK belum mengeluarkan pernyataan resminya. Namun, mantan kuasa hukum Rosa, yakni Kamaruddin Simanjuntak, menyebutkan bahwa Nazaruddin adalah atasan Rosa di PT Anak Negeri, yang memerintahkan Rosa mengantarkan El Idris bertemu Wafid.

Nazaruddin mengaku tengah berada di Singapura untuk berobat. Dari Singapura, belum lama ini dia memunculkan tiga nama anggota DPR yang disebutnya terlibat dalam kasus tersebut. Ketiganya adalah Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Wayan Koster (PDI-P), dan Mirwan Amir (Partai Demokrat). Terkait ketiganya, Busyro sempat mengatakan akan memeriksa mereka.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.

Soal TKI, Pemerintah Bentuk Atase Hukum dan HAM

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apakah apa yang Anda tahu tentang
akurat? Perhatikan paragraf berikut dan membandingkan apa yang Anda ketahui untuk info terbaru di
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembentukan atase hukum dan hak asasi manusia (HAM) di kedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara yang memiliki banyak masalah ketenagakerjaan. Saat ini, empat negara tujuan utama adalah Malaysia, Arab Saudi, China, dan Singapura.

"Saya telah memutuskan untuk membentuk atase hukum dan HAM. Sebagaimana tadi direkomendasikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Patrialis Akbar) di kedutaan-kedutaan besar kita yang memiliki TKI yang cukup banyak, apalagi kerap terjadi permasalahan saudara-saudara kita itu," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.

Patrialis, seusai jumpa pers, mengatakan, pembentukan atase tersebut akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Menurut dia, saat ini ada permasalahan TKI yang perlu mendapatkan perhatian serius.Namun, ketika ditanya kapan persisnya atase hukum dan HAM terealisasi, Patrialis tak dapat memastikannya. "Pasti cepatlah. Ini kan instruksi Presiden," kata Patrialis.

Selain membentuk atase hukum dan HAM, Presiden juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani dan membela para warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Saat ini, kata Presiden, telah ada satuan tugas yang menangani masalah tenaga kerja Indonesia. Satgas ini dikomandani Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Tapi, saya memandang perlu untuk dibentuk satgas khusus untuk menangani masalah ini terus-menerus," katanya.

Selain kedua tim di atas, Kemenhuk dan HAM juga telah membentuk tim 20 yang melakukan penelitian terhadap adat istiadat negara tujuan TKI, sistem hukum di negara tujuan TKI, berbagai kasus hukum TKI, perlindungan HAM, serta mengenai hak-hak yang harus diperoleh TKI.Hasil penelitian ini akan tertuang dalam modul sederhana. Modul sederhana ini akan dibagi-bagikan kepada para calon TKI yang akan berangkat ke negara penempatan.

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.