JAKARTA, KOMPAS.com - Masa reses anggota Dewan yang berlangsung hingga bulan Mei mendatang diisi dengan kegiatan kunjungan kerja dan studi banding ke luar negeri oleh sejumlah komisi dan alat kelengkapan DPR. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini tak tanggung-tanggung, mencapai Rp12 miliar. Untuk kesekian kalinya, agenda kunker ini mendapat sorotan publik. Urgensi dan manfaat studi banding dipertanyakan. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, ada sejumlah perjalanan ke luar negeri yang harus dan mendesak untuk dilakoni karena memang diperlukan. Oleh karena itu, melarang sama sekali dilakukannya kunjungan kerja atau studi banding juga bukan solusi yang bijaksana dan justru bisa menambah masalah. Namun, Priyo menjanjikan akan mewacanakan pemangkasan anggaran kunjungan kerja. "DPR kita bisa seperti katak dalam tempurung. Dengan pemangkasan (anggaran), semoga bisa disetujui fraksi-fraksi dan pimpinan saya harap diberi kewenangan lebih untuk menolak, menunda atau membatalkan kunjungan kerja yang kami anggap tidak mendesak," kata Priyo, Rabu (20/4/2011), di Gedung DPR, Jakarta. Priyo juga memandang perlu bahwa rombongan anggota yang berangkat kunjungan kerja atau studi banding harus segera menyampaikan hasil perjalanannya kepada masyarakat. Perlu juga dipikirkan untuk memublikasikan dulu rencana kunjungan ke luar negeri sebelum pergi. Selain itu, politisi Golkar ini juga meminta perwakilan pemerintah di luar negeri, baik KBRI maupun Konsulat Jenderal, untuk tidak pilih kasih kepada pemerintah dan Dewan ketika berkunjung ke negara yang bersangkutan. Priyo mengancam untuk memotong anggaran. "Intinya kedutaan kita tak boleh diskriminatif antara dewan dan eksekutif. Kan yang setujui anggaran kami, kalo enggak bisa dipangkas," ujarnya. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
Pada masa sidang berikutnya, usulan pemangkasan anggaran akan segera disampaikan. "Terima kasih atas masukan masyarakat tentang kunjungan kerja. Ini perlu untuk bahan evaluasi kita. Saya akan usulkan agar anggaran dipangkas hingga 30-40 persen," katanya. Di masa reses ini, menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), komisi yang akan melakukan kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri adalah: - Komisi X akan berangkat ke Spanyol dan China pada 24-30 April untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata. - Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia pada 17-24 Mei. - BURT berangkat ke Inggris dan Amerika Serikat pada 1-7 Mei. - Komisi I diketahui berkunjung ke lima negara yakni Perancis dan Spanyol (14-20 April), Turki dan Rusia (16-22 April), serta ke AS pada awal Mei.
Pada masa sidang berikutnya, usulan pemangkasan anggaran akan segera disampaikan. "Terima kasih atas masukan masyarakat tentang kunjungan kerja. Ini perlu untuk bahan evaluasi kita. Saya akan usulkan agar anggaran dipangkas hingga 30-40 persen," katanya. Di masa reses ini, menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), komisi yang akan melakukan kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri adalah: - Komisi X akan berangkat ke Spanyol dan China pada 24-30 April untuk belajar dan melihat fasilitas olahraga, perpustakaan, belajar pendidikan, dan wisata. - Komisi VIII melalui Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Fakir Miskin berangkat ke China dan Australia pada 17-24 Mei. - BURT berangkat ke Inggris dan Amerika Serikat pada 1-7 Mei. - Komisi I diketahui berkunjung ke lima negara yakni Perancis dan Spanyol (14-20 April), Turki dan Rusia (16-22 April), serta ke AS pada awal Mei.
No comments:
Post a Comment