JAKARTA, KOMPAS.com " Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung DPR menilai, keputusan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan gedung baru sangat mengecewakan. Pembangunan gedung yang menelan biaya hingga Rp1,138 triliun ini dinilai kehilangan akal sehat. Padahal, penolakan telah dilontarkan berbagai lapisan masyarakat. Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.
"Penolakan tidak digubris oleh pimpinan Dewan. Mereka terus melanjutkan pembangunan gedung yang kontroversial ini. pembangunan gedung baru DPR jika dipaksakan sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat," kata salah seorang aktivis koalisi Emerson Yuntho kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (12/4/2011). Koalisi juga menilai DPR tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada memprioritaskan dana tersebut untuk dialokasikan terhadap sektor-sektor lain yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan.DPR juga diminta mengembalikan anggaran pembangunan gedung baru kepada negara. "Kami juga menuntut pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk meminta maaf secara terbuka melalui sidang paripurna DPR atas rencana pembangunan gedung DPR yang dinilai telah melukai perasaan rakyat seluruh Indonesia," kata Emerson.
"Penolakan tidak digubris oleh pimpinan Dewan. Mereka terus melanjutkan pembangunan gedung yang kontroversial ini. pembangunan gedung baru DPR jika dipaksakan sama halnya dengan memperpanjang penderitaan rakyat," kata salah seorang aktivis koalisi Emerson Yuntho kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (12/4/2011). Koalisi juga menilai DPR tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada memprioritaskan dana tersebut untuk dialokasikan terhadap sektor-sektor lain yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat, seperti sektor pendidikan.DPR juga diminta mengembalikan anggaran pembangunan gedung baru kepada negara. "Kami juga menuntut pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk meminta maaf secara terbuka melalui sidang paripurna DPR atas rencana pembangunan gedung DPR yang dinilai telah melukai perasaan rakyat seluruh Indonesia," kata Emerson.
No comments:
Post a Comment