JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota tim seleksi panitia pengawas (panwas) pemilihan Bupati di Kabupaten Mesuji, Lampung, mengaku menerima uang Rp 10 juta dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mesuji, Mulyadin. Keduanya kemudian melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan didampingi Ketua Badan Pengwas Pemilu, Bambang Eka Cahya Widodo. "Yang kasih Ketua KPU Mesuji di Hotel Marcopolo, sebelum kami kembali ke Jakarta," ujar salah satu anggota tim seleksi, Eddie Bachtiar, seusai melapor di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/4/2011). Diduga, uang yang diserahkan pada sekitar 18 Maret itu untuk meloloskan peserta tertentu yang ikut seleksi panwas. "Dia (Ketua KPU) kayaknya dititipin oleh dua orang peserta. Katanya ini titipan warga, titipan masyarakat, tolong dua orang ini, orang baik," ucap anggota tim seleksi lainnya, Purwanto. Eddie dan Purwanto mengungkapkan, mereka sempat menolak ketika diberikan amplop. Namun, karena merasa terancam dan dipaksa terus menerus, pada akhirnya keduanya menerima. Selang beberapa jam, Eddie dan Purwanto memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut kepada si pemberi sebelum mereka terbang ke Jakarta. Namun, mereka kembali mendapat ancaman. Si pemberi uang-pun tidak bersedia bertemu ketika dihubungi. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
"Disampaikan teman saya, anggota tim saya, ada informasi yang bilang Bang Eddie enggak akan bisa pulang ke Jakarta," tutur Eddie. Menurut Purwanto, uang itu diserahkan setelah peserta seleksi panwas mengikuti tes wawancara. Dari tes tersebut, terpilihlah enam orang perserta yang dapat mengikuti tes selanjutnya, uji kelayakan dan kepatuhan bersama Banwaslu. Purwanto mengutarakan, pemberian uang tersebut tidak memengaruhi penilaian tim seleksi terhadap peserta. "Saya enggak lihat sama sekali, karena memang orang itu sesuai kriteria sehingga lolos," katanya. Intervensi KPU Terkait upaya pemberian gratifikasi tersebut, Eddie menyayangkan adanya intervensi dari KPU terhadap proses selaksi anggota Panwas di Mesuji tersebut. Eddie menduga, KPU di sana tidak lagi netral. "Pasangan calon di sana sudah memberikan virus kepada KPU karena KPU berani memberikan dua nama itu (dua perserta seleksi panwas yang didukung KPU)," katanya. Karenanya, Eddie berharap KPK dapat mengusut tuntas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan KPU di Mesuji. Ia juga berharap KPK memberikan semacam perlindungan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi.
"Disampaikan teman saya, anggota tim saya, ada informasi yang bilang Bang Eddie enggak akan bisa pulang ke Jakarta," tutur Eddie. Menurut Purwanto, uang itu diserahkan setelah peserta seleksi panwas mengikuti tes wawancara. Dari tes tersebut, terpilihlah enam orang perserta yang dapat mengikuti tes selanjutnya, uji kelayakan dan kepatuhan bersama Banwaslu. Purwanto mengutarakan, pemberian uang tersebut tidak memengaruhi penilaian tim seleksi terhadap peserta. "Saya enggak lihat sama sekali, karena memang orang itu sesuai kriteria sehingga lolos," katanya. Intervensi KPU Terkait upaya pemberian gratifikasi tersebut, Eddie menyayangkan adanya intervensi dari KPU terhadap proses selaksi anggota Panwas di Mesuji tersebut. Eddie menduga, KPU di sana tidak lagi netral. "Pasangan calon di sana sudah memberikan virus kepada KPU karena KPU berani memberikan dua nama itu (dua perserta seleksi panwas yang didukung KPU)," katanya. Karenanya, Eddie berharap KPK dapat mengusut tuntas dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan KPU di Mesuji. Ia juga berharap KPK memberikan semacam perlindungan kepada pelapor dugaan tindak pidana korupsi.
No comments:
Post a Comment