JAKARTA, KOMPAS.com " Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan meninjau ulang mekanisme pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Peninjauan yang dilakukan tim evaluasi pengiriman TKI yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan meliputi aspek rekrutmen, pelatihan, administrasi, hingga keberangkatan TKI ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terkait nota kesepahaman dengan negara-negara penempatan. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Hasil pemeriksaan ini, kata Muhaimin, akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Terhadap negara-negara yang terbukti tak memperlakukan TKI secara layak, pemerintah akan melakukan moratorium. "Pada akhir Mei atau Juni, kami akan melaporkan tahap pertama ke Presiden, terutama negara mana yang bisa kita lakukan kerja sama," kata Muhaimin usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2011). Tim evaluasi ini diketuai Muhaimin dan beranggotakan Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan beberapa pejabat eselon 1 dari kementerian terkait.Menurut Muhaimin, pemerintah ingin memastikan bahwa para TKI di luar negeri tak lagi menerima perlakuan buruk.
Hasil pemeriksaan ini, kata Muhaimin, akan menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Terhadap negara-negara yang terbukti tak memperlakukan TKI secara layak, pemerintah akan melakukan moratorium. "Pada akhir Mei atau Juni, kami akan melaporkan tahap pertama ke Presiden, terutama negara mana yang bisa kita lakukan kerja sama," kata Muhaimin usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2011). Tim evaluasi ini diketuai Muhaimin dan beranggotakan Wakil Menteri Luar Negeri Triyono Wibowo, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan beberapa pejabat eselon 1 dari kementerian terkait.Menurut Muhaimin, pemerintah ingin memastikan bahwa para TKI di luar negeri tak lagi menerima perlakuan buruk.
No comments:
Post a Comment