JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai kontrak baru koalisi yang tengah disusun menjadi otoriter jika kontrak politik tersebut memuat poin bahwa fraksi partai koalisi di DPR merupakan kepanjangan tangan Sekretaris Gabungan dan harus melaksanakan keputusan apa pun yang sudah disepakati dalam forum internal Setgab. "Koalisi memaksakan kehendak anggota untuk menyeragamkan (sikap politik). Konsep yang dibuat ini sangat menekan, penyeragaman, kita kembali ke masa otoriter," kata anggota Komisi III DPR ini dalam acara roadshow politik Dewan Penyelamat Negara di kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (6/4/2011). Menurut Bambang, jika kontrak politik koalisi yang baru memuat poin penyeragaman seperti itu, tugas dan fungsi fraksi-fraksi di DPR akan terancam. Secara tidak langsung, kata Bambang, aspirasi rakyat yang dibawa setiap fraksi akan diakuisisi Partai Demokrat selaku partai paling berkuasa. Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
"Ini yang membuat Golkar dan PKS hingga kini belum mau menandatangani," ujarnya. Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Golkar lebih baik tidak menandatangani kontrak tersebut. Kontrak politik baru tersebut, kata Priyo, tidak terlalu diperlukan saat ini karena justru akan menimbulkan persoalan baru. Kontrak politik yang ada dinilainya sudah cukup memadai. Priyo mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah penguatan Setgab untuk dapat mengawal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga tahun 2014. Bukan malah menambah masalah dengan berupaya melegitimasi keseragaman pendapat. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan, draf kontrak baru koalisi belum final karena masih menunggu koreksi dan persetujuan anggota koalisi. Draf baru itu memang memuat poin bahwa setiap anggota koalisi wajib menerapkan keputusan Setgab di DPR jika sudah dibicarakan di dalam forum internal Setgab. Kontrak politik baru koalisi merupakan salah satu poin kesepakatan antara Presiden Yudhoyono selaku Dewan Pembina Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Keduanya sepakat untuk memperbaiki manajemen koalisi dengan kontrak politik baru pascakisruh koalisi terkait perbedaan pendapat anggota koalisi atas usulan hak angket mafia pajak.
"Ini yang membuat Golkar dan PKS hingga kini belum mau menandatangani," ujarnya. Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Golkar lebih baik tidak menandatangani kontrak tersebut. Kontrak politik baru tersebut, kata Priyo, tidak terlalu diperlukan saat ini karena justru akan menimbulkan persoalan baru. Kontrak politik yang ada dinilainya sudah cukup memadai. Priyo mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah penguatan Setgab untuk dapat mengawal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga tahun 2014. Bukan malah menambah masalah dengan berupaya melegitimasi keseragaman pendapat. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan, draf kontrak baru koalisi belum final karena masih menunggu koreksi dan persetujuan anggota koalisi. Draf baru itu memang memuat poin bahwa setiap anggota koalisi wajib menerapkan keputusan Setgab di DPR jika sudah dibicarakan di dalam forum internal Setgab. Kontrak politik baru koalisi merupakan salah satu poin kesepakatan antara Presiden Yudhoyono selaku Dewan Pembina Partai Demokrat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Keduanya sepakat untuk memperbaiki manajemen koalisi dengan kontrak politik baru pascakisruh koalisi terkait perbedaan pendapat anggota koalisi atas usulan hak angket mafia pajak.
No comments:
Post a Comment