JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, pemerintah harus membantah jika merasa pemberitaan The Age berdasarkan bocoran dari WikiLeaks itu tidak benar. Menurut Wiranto, pemerintah harus melakukan hal tersebut agar persoalan menjadi jelas. "Kalau tuduhan itu dianggap tidak benar, ya, pemerintah juga harus melakukan bantahan dengan argumentasi yang masuk akal. Hal tersebut agar duduk persoalan menjadi jelas," ujar Wiranto saat menghadiri peluncuran bukunya yang berjudul 7 Tahun Menggali Pemikiran dan Tindakan Pak Harto di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (11/3/2011). Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Wiranto menilai, pemberitaan The Age merupakan cerminan perbedaan pandangan dari kultur yang berbeda. "Jangan melihat hal tersebut dengan kacamata kita.Kacamata timur dan barat, kan, lain. Mungkin yang baik bagi mereka, belum tentu lazim bagi kita," jelasnya. Sementara itu, terkait pemanfaatan intelijen oleh Presiden SBY, Wiranto tidak ingin menanggapi lebih jauh. Ia hanya menambahkan, pemilihan intelijen adalah hak presiden, tetapi secara teoritis hak tersebut harus digunakan untuk kepentingan negara. "Secara teoritis presiden berhak untuk menentukan intelnya siapa saja, dan secara teoritis juga, tentunya tidak untuk kepentingan pribadi. Kan, intel kita dilatih dan dibiayai untuk masalah-masalah keamanan nasional. Ya, mudah-mudahan pemberitaan itu tidak benar, kita tunggu saja," pungkasnya.
Wiranto menilai, pemberitaan The Age merupakan cerminan perbedaan pandangan dari kultur yang berbeda. "Jangan melihat hal tersebut dengan kacamata kita.Kacamata timur dan barat, kan, lain. Mungkin yang baik bagi mereka, belum tentu lazim bagi kita," jelasnya. Sementara itu, terkait pemanfaatan intelijen oleh Presiden SBY, Wiranto tidak ingin menanggapi lebih jauh. Ia hanya menambahkan, pemilihan intelijen adalah hak presiden, tetapi secara teoritis hak tersebut harus digunakan untuk kepentingan negara. "Secara teoritis presiden berhak untuk menentukan intelnya siapa saja, dan secara teoritis juga, tentunya tidak untuk kepentingan pribadi. Kan, intel kita dilatih dan dibiayai untuk masalah-masalah keamanan nasional. Ya, mudah-mudahan pemberitaan itu tidak benar, kita tunggu saja," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment