JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri mengatakan, tak ada surat edaran terkait dengan pemboikotan terhadap media-media yang dinilai kerap menjelek-jelekkan pemerintah. Tak ada pula instruksi langsung agar tak memasang iklan di media-media tertentu. "Tidak ada (surat edaran)," kata Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/2/2011) di Jakarta. Once you begin to move beyond basic background information, you begin to realize that there's more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than you may have first thought.
Namun, diakui Syarif, Sekjen Kementerian Koperasi dan UKM memang sempat dipanggil Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Namun, pada pertemuan tersebut dibahas soal publisitas pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan kesekjenan dan administrasi perkantoran. Hal yang sama disampaikan Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih. "Belum ada. Setidaknya, saya tidak terima hingga saat ini," ungkap Endang singkat. Begitu pula dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. "Tidak ada surat edaran dan instruksi-instruksi (soal pemboikotan media)," kata Agung. Sebelumnya, Dipo mengaku sempat meminta humas dan sekjen kementerian/lembaga negara untuk tak beriklan di media yang dianggap terus-menerus menjelekkan pemerintah.
Namun, diakui Syarif, Sekjen Kementerian Koperasi dan UKM memang sempat dipanggil Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Namun, pada pertemuan tersebut dibahas soal publisitas pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan kesekjenan dan administrasi perkantoran. Hal yang sama disampaikan Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih. "Belum ada. Setidaknya, saya tidak terima hingga saat ini," ungkap Endang singkat. Begitu pula dengan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. "Tidak ada surat edaran dan instruksi-instruksi (soal pemboikotan media)," kata Agung. Sebelumnya, Dipo mengaku sempat meminta humas dan sekjen kementerian/lembaga negara untuk tak beriklan di media yang dianggap terus-menerus menjelekkan pemerintah.
No comments:
Post a Comment