JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengemukakan, partainya menghargai keputusan politik penolakan usulan hak angket perpajakan dalam sidang paripurna, Selasa (22/2/2011). Namun demikian, Golkar mempertanyakan konsekuensi "dievaluasi" yang dilontarkan oleh sejumlah elite Partai Demokrat. Menurutnya, sebagai sesama anggota koalisi partai politik pendukung pemerintah, seharusnya masing-masing memiliki posisi yang setara."Karena itu, Golkar berpandangan bahwa hubungan politik dan hubungan partai politik yang setara dalam koalisi seharusnya melakukan langkah-langkah untuk saling mengevaluasi, bukan dievaluasi. Sebab, eksistensi dan posisi koalisi dengan pemerintah adalah setara dan sama," papar Idrus di Gedung DPR RI, Jumat (25/2/2011). The best time to learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia is before you're in the thick of things. Wise readers will keep reading to earn some valuable mobil keluarga ideal terbaik indonesia experience while it's still free.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, sejak awal Golkar sebenarnya sudah mengusulkan peran produktif setiap partai koalisi. Oleh karena itu, maka perlu ditelusuri lebih lanjut langkah Golkar mendorong hak angket pajak yang bertujuan untuk memberantas mafia pajak, apakah bertentangan dengan visi misi pemerintahan Yudhoyono-Boediono atau tidak. "Pernyataan besar yang muncul apakah peran-peran yang kita lakukan sudah sungguh mendorong visi-misi pemerintahan Yudhoyono itu atau tidak. Golkar berpandangan telah konsisten mengambil kepeloporan untuk mendorong mendukung visi-misi Yudhoyono-Boediono, termasuk khusus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi," tutur Idrus. Ia menegaskan bahwa tujuan hak angket pajak justru merupakan bentuk konsistensi Golkar dalam mendukung visi misi Yudhoyono-Boediono. Karena itu, jika membiarkan atau tak mengambil langkah signifikan dalam memberantas mafia pajak, sama saja dengan turut melemahkan pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Selain itu, menurut Idrus, Golkar menginginkan hubungan yang tak hanya harmonis dalam koalisi, tapi juga produktif."Produktivitas dapat dilakukan bila kita mengambil sikap kritis untuk melahirkan gagasan-gagasan yang produktif. Tapi sikap kritis ini semata-mata untuk memperkuat pemerintah, bukan untuk menjatuhkan," tandasnya.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, sejak awal Golkar sebenarnya sudah mengusulkan peran produktif setiap partai koalisi. Oleh karena itu, maka perlu ditelusuri lebih lanjut langkah Golkar mendorong hak angket pajak yang bertujuan untuk memberantas mafia pajak, apakah bertentangan dengan visi misi pemerintahan Yudhoyono-Boediono atau tidak. "Pernyataan besar yang muncul apakah peran-peran yang kita lakukan sudah sungguh mendorong visi-misi pemerintahan Yudhoyono itu atau tidak. Golkar berpandangan telah konsisten mengambil kepeloporan untuk mendorong mendukung visi-misi Yudhoyono-Boediono, termasuk khusus dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi," tutur Idrus. Ia menegaskan bahwa tujuan hak angket pajak justru merupakan bentuk konsistensi Golkar dalam mendukung visi misi Yudhoyono-Boediono. Karena itu, jika membiarkan atau tak mengambil langkah signifikan dalam memberantas mafia pajak, sama saja dengan turut melemahkan pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Selain itu, menurut Idrus, Golkar menginginkan hubungan yang tak hanya harmonis dalam koalisi, tapi juga produktif."Produktivitas dapat dilakukan bila kita mengambil sikap kritis untuk melahirkan gagasan-gagasan yang produktif. Tapi sikap kritis ini semata-mata untuk memperkuat pemerintah, bukan untuk menjatuhkan," tandasnya.
No comments:
Post a Comment