JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan awal hak angket pajak DPR RI sebulan terakhir dirangkum oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (16/2/2011). Hak angket pajak yang masih berupa usulan ini baru hanya diumumkan dalam paripurna sebelum dijadwalkan kembali pembahasannya oleh rapat Badan Musyawarah. "Kalau pimpinan diijinkan meneruskan membaca, ada titik diumumkan dalam paripurna ini. Kalau dipandang perlu kami umumkan sesuai tatib. Jika dipandang khusus, atas nama pimpinan bisa mengumumkan hak angket," katanya. Priyo merangkum proses awal usulan ini melalui sejumlah pucuk surat berkategori "penting" yang diterima oleh pimpinan dewan terkait dengan usulan hak angket sejak pertengahan Januari. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Surat pertama diterima pimpinan pada tanggal 13 Januari perihal penyampaian usul hak angket atas perpajakan yang diteken 30 anggota. Surat kedua per tanggal 25 Januari,diterima dari tujuh anggota Fraksi Demokrat yang sebelumnya turut menjadi inisiator hak angket pajak."Ini perihal penarikan diri sebagai pribadi pengusul hak angket, antara lain Diana Anwar, Achsanul Qosasi, I Gde Pasek, dan Peter Zulkifli," katanya. Tiga surat berikutnya berasal dari Rindoko dari Fraksi Gerindra per 26 Januari, Soecipto dari Fraksi Demokrat per 27 Januari dan Otong Abdurrahman dari Fraksi PKB per 28 Januari yang sama-sama berisi penarikan diri sebagai inisiator hak angket pajak. Surat berikutnya diterima kembali usulan kedua hak angket pajak yang diteken 114 anggota dewan pada tanggal 2 Februari lalu. Usulan hak angket pajak diajukan kembali karena usulan sebelumnya gugur menyusul mundurnya sejumlah inisiator sehingga tak memenuhi surat. Priyo menambahkan, pimpinan juga menerima surat tertanggal 4 Februari perihal pengajuan usul hak angket kembali dari anggota DPR terhadap kasus penerimaan negara dari pajak dan kasus-kasus perpajakan. Surat ini diteken oleh 35 orang anggota atas nama Komisi XI. Namun, lanjut politisi Golkar ini, muncul pula surat dari tujuh anggota Komisi XI lainnya."Surat dari 7 anggota DPR terhadap kasus penerimaan negara dari pajak, pencabutan usul hak angket, diteken oleh tujuh dari 35 anggota ini, di antaranya Achsanul Qosasi, Sri Novida, Andi Rachmat dan Paiman," tambahnya. Dengan demikian, Priyo mengatakan ada dua usulan angket yang masuk ke pimpinan. Oleh karena itu, mekanisme selanjutnya akan dibahas di Badan Musyawarah DPR RI. Termasuk kemungkinan dua usulan ini dibahas menjadi satu.
Surat pertama diterima pimpinan pada tanggal 13 Januari perihal penyampaian usul hak angket atas perpajakan yang diteken 30 anggota. Surat kedua per tanggal 25 Januari,diterima dari tujuh anggota Fraksi Demokrat yang sebelumnya turut menjadi inisiator hak angket pajak."Ini perihal penarikan diri sebagai pribadi pengusul hak angket, antara lain Diana Anwar, Achsanul Qosasi, I Gde Pasek, dan Peter Zulkifli," katanya. Tiga surat berikutnya berasal dari Rindoko dari Fraksi Gerindra per 26 Januari, Soecipto dari Fraksi Demokrat per 27 Januari dan Otong Abdurrahman dari Fraksi PKB per 28 Januari yang sama-sama berisi penarikan diri sebagai inisiator hak angket pajak. Surat berikutnya diterima kembali usulan kedua hak angket pajak yang diteken 114 anggota dewan pada tanggal 2 Februari lalu. Usulan hak angket pajak diajukan kembali karena usulan sebelumnya gugur menyusul mundurnya sejumlah inisiator sehingga tak memenuhi surat. Priyo menambahkan, pimpinan juga menerima surat tertanggal 4 Februari perihal pengajuan usul hak angket kembali dari anggota DPR terhadap kasus penerimaan negara dari pajak dan kasus-kasus perpajakan. Surat ini diteken oleh 35 orang anggota atas nama Komisi XI. Namun, lanjut politisi Golkar ini, muncul pula surat dari tujuh anggota Komisi XI lainnya."Surat dari 7 anggota DPR terhadap kasus penerimaan negara dari pajak, pencabutan usul hak angket, diteken oleh tujuh dari 35 anggota ini, di antaranya Achsanul Qosasi, Sri Novida, Andi Rachmat dan Paiman," tambahnya. Dengan demikian, Priyo mengatakan ada dua usulan angket yang masuk ke pimpinan. Oleh karena itu, mekanisme selanjutnya akan dibahas di Badan Musyawarah DPR RI. Termasuk kemungkinan dua usulan ini dibahas menjadi satu.
No comments:
Post a Comment