JAKARTA, KOMPAS.com " Rekam jejak mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di sejumlah tender proyek pemerintah yang mencurigakan menyiratkan potensi terjadinya perselingkuhan antara kepentingan politik dan bisnis. Kerawanan ini adalah buntut dari kenyataan banyaknya politisi Indonesia berlatar belakang pengusaha. "Berdasarkan penelitian kita, 44,6 persen anggota DPR periode 2009-2014 ituadalah pengusaha. Latar belakang pengusaha itu bisa menjadi korelasimunculnya mafia tender," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, Kamis (7/7/2011). Ia ditanya pendapatnya mengenai potensi terjadinya mafia tender di institusi pemerintah yang melibatkan para politisi. Koran Tempo, Kamis, melaporkan, nilai proyek yang dimenangkan sejumlah perusahaan terkait Nazaruddin dalam empat tahun terakhir lebih dari Rp 1,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Badan Pemeriksan Keuangan tengah menelusuri seluruh proyek tersebut karena dinilai mencurigakan. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Menurut Abdullah, sebagai politisi, para pengusaha memiliki akses leluasa ke sejumlah pihak yang dapat melempangkan urusan bisnis mereka. Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan, lazimnya, para pengusaha tersebut tidak hanyamenguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga kerap dijadikan mesin penghasiluang bari partai politik pengusungnya. "Ada uang yang ke dia, elite partai lainnya, dibagi-bagi. Makanyapartai memberikan keleluasaan," ucap Ade. Selanjutnya, untuk mencegah praktikmafia tender, Abdullah berpendapat, DPR seharusnyamemperketat kode etik anggota dewan yang berkaitan dengan konflikkepentingan. Harus dipertegas bahwa anggota dewan tidak diperbolehkanmengikuti pembahasan suatu proyek yang bidangnya berkenaan dengan bidangbisnisnya. Proses tender pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, diduga diwarnai suap yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur PemasaranPT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran DutaGraha Indah Mohamad El Idris. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, Nazaruddin yang merupakan anggota DPR Komisi VII juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
Menurut Abdullah, sebagai politisi, para pengusaha memiliki akses leluasa ke sejumlah pihak yang dapat melempangkan urusan bisnis mereka. Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan mengatakan, lazimnya, para pengusaha tersebut tidak hanyamenguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga kerap dijadikan mesin penghasiluang bari partai politik pengusungnya. "Ada uang yang ke dia, elite partai lainnya, dibagi-bagi. Makanyapartai memberikan keleluasaan," ucap Ade. Selanjutnya, untuk mencegah praktikmafia tender, Abdullah berpendapat, DPR seharusnyamemperketat kode etik anggota dewan yang berkaitan dengan konflikkepentingan. Harus dipertegas bahwa anggota dewan tidak diperbolehkanmengikuti pembahasan suatu proyek yang bidangnya berkenaan dengan bidangbisnisnya. Proses tender pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, diduga diwarnai suap yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur PemasaranPT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran DutaGraha Indah Mohamad El Idris. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan, Nazaruddin yang merupakan anggota DPR Komisi VII juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.
No comments:
Post a Comment