JAKARTA, KOMPAS.com - Partai menengah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi melayangkan kritik atas tak solidnya Setgab dalam pembahasan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Hingga saat ini ini belum ada pembahasan di internal Setgab mengenai hal ini. Sekretaris Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Setgab tak pernah menunjukkan fungsinya dalam mendorong kemajuan para anggotanya di parlemen. Dia berharap Setgab tak diterjemahkan sekedar "fans club", dimana para anggotanya hanya harus mengikuti apa pun keputusan Demokrat sebagai pimpinan Setgab. "Setgab enggak ada gunanya di parlemen. Esensinya, Setgab kan memang tidak boleh melebur anggota menjadi Demokrat Fans Club karena tiap parpol punya idealisme sendiri-sendiri,? katanya di Gedung DPR RI, Senin (18/7/2011). Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
Menurut Viva, Setgab memang awalnya dibentuk untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan memperkuat pengawasan di DPR. Namun, sayangnya, menurut dia, Setgab sama sekali tak pernah membicarakan persoalan-persoalan krusial yang menjadi tugas utama parlemen.Viva mengatakan, para anggota Setgab hanya akan bergairah berkomentar soal posisi wakil-wakilnya di kabinet. Akan tetapi, tak pernah duduk bersama membicarakan cara memperkuat fungsi parlemen, misalnya dengan membahas soal prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Oleh karena itu, lanjutnya, tak heran jika sering terjadi silang pendapat antaranggota Setgab. "Padahal itu sangat penting sekali dalam mendesain tata bangun Indonesia di masa depan. Karena tak pernah dibicarakan, maka wajar sekali anggota Setgab sering berbeda pandangan dan pendapat dalam sejumlah pembahasan RUU. Perbedaan ini jadi dilematis buat kami. Jangan sampai kalau kami beda dengan Demokrat, maka kami dikatakan tidak loyal dengan Setgab," ujarnya. PAN sendiri, kata Viva, menunggu hasil rapat pimpinan Setgab malam ini tentang parliamentary threshold (PT) untuk menentukan sikap ke depannya. PAN, PKS, PPP dan PKB sebagai partai kecil dan menengah di dalam Setgab mendukung angka 3 persen untuk PT. Sementara itu, partai besar dalam Setgab, Demokrat dan Golkar ngotot dengan angka 5 persen. "Kalau tidak ada kolektivitas dalam membangun Setgab, akan kita beri masukan (soal Setgab) kepada DPP untuk dievaluasi. Karena upaya untuk membangun kolektivitas (dalam Setgab) tidak ada. Contoh dalam UU pemilu ini, yang ada cuma kompetisi antara partai besar dengan partai menengah dan kecil," tandasnya.
Menurut Viva, Setgab memang awalnya dibentuk untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan memperkuat pengawasan di DPR. Namun, sayangnya, menurut dia, Setgab sama sekali tak pernah membicarakan persoalan-persoalan krusial yang menjadi tugas utama parlemen.Viva mengatakan, para anggota Setgab hanya akan bergairah berkomentar soal posisi wakil-wakilnya di kabinet. Akan tetapi, tak pernah duduk bersama membicarakan cara memperkuat fungsi parlemen, misalnya dengan membahas soal prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Oleh karena itu, lanjutnya, tak heran jika sering terjadi silang pendapat antaranggota Setgab. "Padahal itu sangat penting sekali dalam mendesain tata bangun Indonesia di masa depan. Karena tak pernah dibicarakan, maka wajar sekali anggota Setgab sering berbeda pandangan dan pendapat dalam sejumlah pembahasan RUU. Perbedaan ini jadi dilematis buat kami. Jangan sampai kalau kami beda dengan Demokrat, maka kami dikatakan tidak loyal dengan Setgab," ujarnya. PAN sendiri, kata Viva, menunggu hasil rapat pimpinan Setgab malam ini tentang parliamentary threshold (PT) untuk menentukan sikap ke depannya. PAN, PKS, PPP dan PKB sebagai partai kecil dan menengah di dalam Setgab mendukung angka 3 persen untuk PT. Sementara itu, partai besar dalam Setgab, Demokrat dan Golkar ngotot dengan angka 5 persen. "Kalau tidak ada kolektivitas dalam membangun Setgab, akan kita beri masukan (soal Setgab) kepada DPP untuk dievaluasi. Karena upaya untuk membangun kolektivitas (dalam Setgab) tidak ada. Contoh dalam UU pemilu ini, yang ada cuma kompetisi antara partai besar dengan partai menengah dan kecil," tandasnya.
No comments:
Post a Comment