JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, berpendapat, mafia anggaran seperti yang diribukan belakangan ini di DPR dapat tumbuh di institusi mana pun. Bahkan, eksistensi mafia anggaran sudah ada sejak lama. Badan Anggaran DPR RI sungguh harus berhati-hati. "Saya rasa mafia ada di mana-mana. Korupsi bisa dirancang dari biro perencanaan, instansi, Bappenas, dan Kemenkeu. Teman-teman DPR ini harus hati-hati. Jadi sekarang DPR berperan lebih detail dan lebih teknis. Bahkan sekarang sudah ada badan sendiri yaitu Banggar (badan anggaran). Bisa saja praktik-praktik yang berpusat di biro perencanaan di Bappenasdipindah di sini (Banggar)," tutur Jimly di Jakarta, Rabu (6/7/2011). Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Salah satu solusi untuk memberantas mafia anggaran, tutur Jimly, elemen dan institusi negara bekerja samamembangun dan menata sistem pemerintahan yang baik dan membantu mengawasi banggar di DPR RI. Apalagi, saat ini DPR diberi kewenangan lebih teknis dari perencanan dan sampai eksekusi anggaran. "Sekarang DPR diberi kewenangan lebih teknis sampai ke tingkat perencanaan. Sehingga mungkin saja jadi tempat tumpuan harapan seluruh Indonesia. Kita harus bantu DPR menata dirinya jangan sampai jadi sarang mafia anggaran," tegasnya. Seperti diberitakan, isu mafia anggaran sempat dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran asal PAN, Wa Ode Nurhayati di Metro TV. Wa ode menyatakan sejumlah anggota Banggar memungut fee sepersekian persen dari besaran dana yang dialokasikan dalam perubahan alokasi penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) pada APBN 2011. Menurut Wa Ode, dari dana-dana alokasi untuk daerah itu, biasanya mereka mendapat Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.
Salah satu solusi untuk memberantas mafia anggaran, tutur Jimly, elemen dan institusi negara bekerja samamembangun dan menata sistem pemerintahan yang baik dan membantu mengawasi banggar di DPR RI. Apalagi, saat ini DPR diberi kewenangan lebih teknis dari perencanan dan sampai eksekusi anggaran. "Sekarang DPR diberi kewenangan lebih teknis sampai ke tingkat perencanaan. Sehingga mungkin saja jadi tempat tumpuan harapan seluruh Indonesia. Kita harus bantu DPR menata dirinya jangan sampai jadi sarang mafia anggaran," tegasnya. Seperti diberitakan, isu mafia anggaran sempat dilontarkan oleh anggota Badan Anggaran asal PAN, Wa Ode Nurhayati di Metro TV. Wa ode menyatakan sejumlah anggota Banggar memungut fee sepersekian persen dari besaran dana yang dialokasikan dalam perubahan alokasi penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) pada APBN 2011. Menurut Wa Ode, dari dana-dana alokasi untuk daerah itu, biasanya mereka mendapat Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.
No comments:
Post a Comment