JAKARTA, KOMPAS.com -- Rendahnya penyerapan anggaran kementerian atau lembaga adalah persoalan klasik dan selalu berulang, siapapun menterinya, siapapun presidennya, siapapun DPR-nya. Karenanya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berpandangan, pasti ada yang salah dengan sistem pelaksanaan anggaran kita. Rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan rendahnya kesungguhan untuk menjadikan fungsi anggaran pemerintah sebagai stimulus pertumbuhan. "Ini terjadi karena seringnya ada perubahan mata kegiatan kementerian/lembaga di tengah tahun anggaran tanpa melalui persetujuan komisi-komisi, sementara nomenklatur anggaran sebelumnya sudah terlalu rigid," tutur Romahurmuziy, Kamis (8/9/2011) di Jakarta. Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Menurut Romahurmuziy yang juga Ketua Komisi IV DPR, perubahan mata kegiatan kementerian/lembaga ini disebabkan dua hal, yaitu kejadian baru yang perlu respons segera yang belum termuat dalam RAPBNserta update pengetahuan/pemahaman Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini menteri/kepala lembaga, terhadap sebuah persoalan. Ia mangatakan, DPR tidak pernah menghambat karena letak keterlambatan itu pada lambannya birokrasi proses perubahan di antara KKP dan Kemenkeu. Namun harus dipahami, DPR, sebagai misal Komisi IV, tidak mungkin serta-merta menyetujui anggaran yang diajukan jika tidak jelas peruntukannya, tidak jelas alas persoalannya, atau jika terlalu besar anggaran belanja barangnya sebagai pendamping program belanja sosial atau belanja modal. Karena ini yang menjadi titik lemah APBN, anggaran untuk fasilitasi (belanja barang untuk pejabat pelaksana), justru lebih besar ketimbang anggaran stimulusnya itu sendiri (belanja sosial atau modal). "Jangan sampai kementerian/lembaga menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," ungkap Romahurmuziy yang akan genap berusia 37 tahun pada akhir pekan ini. Untuk itu, kata dia, Presiden harus mengevaluasi kinerja para pembantunya mulai dari menteri sampai tingkat di bawahnya. Karena keterlambatan ini bisa disebabkan oleh titik manapun.
Menurut Romahurmuziy yang juga Ketua Komisi IV DPR, perubahan mata kegiatan kementerian/lembaga ini disebabkan dua hal, yaitu kejadian baru yang perlu respons segera yang belum termuat dalam RAPBNserta update pengetahuan/pemahaman Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini menteri/kepala lembaga, terhadap sebuah persoalan. Ia mangatakan, DPR tidak pernah menghambat karena letak keterlambatan itu pada lambannya birokrasi proses perubahan di antara KKP dan Kemenkeu. Namun harus dipahami, DPR, sebagai misal Komisi IV, tidak mungkin serta-merta menyetujui anggaran yang diajukan jika tidak jelas peruntukannya, tidak jelas alas persoalannya, atau jika terlalu besar anggaran belanja barangnya sebagai pendamping program belanja sosial atau belanja modal. Karena ini yang menjadi titik lemah APBN, anggaran untuk fasilitasi (belanja barang untuk pejabat pelaksana), justru lebih besar ketimbang anggaran stimulusnya itu sendiri (belanja sosial atau modal). "Jangan sampai kementerian/lembaga menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," ungkap Romahurmuziy yang akan genap berusia 37 tahun pada akhir pekan ini. Untuk itu, kata dia, Presiden harus mengevaluasi kinerja para pembantunya mulai dari menteri sampai tingkat di bawahnya. Karena keterlambatan ini bisa disebabkan oleh titik manapun.
No comments:
Post a Comment