JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, tak hanya kotak pandora korupsi politik di negeri ini terkuak satu demi satu, akan tetapi kasus tersebut juga menjadi titik balik berbagai kelompok yang tidak senang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menyerang institusi tersebut. Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dalam kasus ini menjadi sorotan setelah dituding melanggar kode etik karena pernah bertemu dengan Nazaruddin. Chandra mengaku tak bisa menjawab berbagai tudingan tersebut karena dia menjadi terperiksa di hadapan Komite Etik KPK. Sebenarnya bukan hanya Chandra tetapi pimpinan dan petinggi KPK juga diperiksa oleh Komite Etik. Tudingan serius mengarah ke Chandra karena dia tercatat beberapa kali bertemu dengan Nazaruddin. Saat diberikan kesempatan memberikan penjelasan ke publik atas berbagai tudingan terhadapanya, Chandra menjelaskan konteks pertemuannya dengan Nazaruddin. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Dalam jumpa pers secara resmi di KPK, Jumat (23/9/2011) sore kemarin, Chandra menyampaikan time line yang menjelaskan kronologi pertemuannya bersama Nazaruddin, Anas, dan kawan-kawan dengan kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin. Menurut Chandra, pertemuan tersebut dengan kasus yang ditangani KPK kalau melihat time line-nya tak berhubungan sama sekali. Usai menggelar konferensi pers,, malam harinya Chandra secara ekslusif melayani wawancara dengan Kompas. Dalam kesempatan itu Chandra bercerita banyak soal isu mundur, siapa pihak yang berada di balik skenario pelemahan pemberantasan korupsi oleh KPK, hingga tentang pengacara hitam yang menjadi operator tudingan-tudingan miring tentang dirinya dan KPK. Chandra juga bicara tentang penanganan KPK terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang disebut mantan Bendahara Umum partainya Muhammad Nazaruddin, ikut menerima aliran dana haram berbagai proyek kementerian yang dibiayai APBN. Pembicaraan diselingi dengan beberapa kali off the record. Sambil menghela nafas panjang dan diselingi hisapan rokok, Chandra dengan lugas mengatakan, saat ini memang banyak pihak yang tak nyaman dengan upaya KPK memberantas korupsi di Indonesia. "Begini banyak kasus-kasus terkena partai politik, bukan kita bermaksud untuk menyasar anggota partai politik tetapi itulah yang kita temui. Saya enggak tahu apa yang salah dengan sistem politik kita. Karena itulah yang kita dapat, itulah yang kita jalankan. Kemudian kita terkena beberapa pengusaha, tentu saja mereka tidak merasa nyaman dengan adanya KPK. Kita kena juga pejabat eselon di eksekutif, tentu saja mereka enggak merasa nyaman," katanya.
Dalam jumpa pers secara resmi di KPK, Jumat (23/9/2011) sore kemarin, Chandra menyampaikan time line yang menjelaskan kronologi pertemuannya bersama Nazaruddin, Anas, dan kawan-kawan dengan kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin. Menurut Chandra, pertemuan tersebut dengan kasus yang ditangani KPK kalau melihat time line-nya tak berhubungan sama sekali. Usai menggelar konferensi pers,, malam harinya Chandra secara ekslusif melayani wawancara dengan Kompas. Dalam kesempatan itu Chandra bercerita banyak soal isu mundur, siapa pihak yang berada di balik skenario pelemahan pemberantasan korupsi oleh KPK, hingga tentang pengacara hitam yang menjadi operator tudingan-tudingan miring tentang dirinya dan KPK. Chandra juga bicara tentang penanganan KPK terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang disebut mantan Bendahara Umum partainya Muhammad Nazaruddin, ikut menerima aliran dana haram berbagai proyek kementerian yang dibiayai APBN. Pembicaraan diselingi dengan beberapa kali off the record. Sambil menghela nafas panjang dan diselingi hisapan rokok, Chandra dengan lugas mengatakan, saat ini memang banyak pihak yang tak nyaman dengan upaya KPK memberantas korupsi di Indonesia. "Begini banyak kasus-kasus terkena partai politik, bukan kita bermaksud untuk menyasar anggota partai politik tetapi itulah yang kita temui. Saya enggak tahu apa yang salah dengan sistem politik kita. Karena itulah yang kita dapat, itulah yang kita jalankan. Kemudian kita terkena beberapa pengusaha, tentu saja mereka tidak merasa nyaman dengan adanya KPK. Kita kena juga pejabat eselon di eksekutif, tentu saja mereka enggak merasa nyaman," katanya.
No comments:
Post a Comment