JAKARTA, KOMPAS.com " Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengakui menerima pesan singkat dari Ketua DPRMarzuki Alie soal pemecatan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, M Nazaruddin. Marzuki mengingatkan Dipo untuk mempercepat proses pemecatan mantan Bendahara Partai Demokrat yang terlibat kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games itu. "Ya, saya hanya di SMS Pak Marzuki. Akan tetapi, urusan pemecatan anggota DPR bukan kewenangan saya," kata Dipo kepada Kompas, Selasa (6/9/2011) malam di Jakarta. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Menurut Dipo, mungkin suratnya sudah dikirim ke Sekretaris Negara sehingga Marzuki hanya menggunakan SMS. "Mungkin sudah dikirim, ya, saya tidak tahu. Memang, kalau menyangkut hal yang penting dan terkait urusan negara, seharusnya tidak melalui SMS," ujar Dipo saat ditanya mengapa soal keanggotaan DPR dikirim hanya lewat SMS oleh Ketua DPR. Dipo menambahkan, saat SMS Marzuki ia terima, ia langsung meneruskan (forward) ke telepon seluler Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. "Karena yang mengurus hubungan antarlembaga, seperti proses pemberhentian anggota DPR, kan, Sekretaris Negara, bukan Sekretaris Kabinet. Kalau saya hanya menangani kabinet dan para menteri. Kecuali, jika ada surat permintaan pemeriksaan dari Polri atau kejaksaan terhadap Nazaruddin. Kalau KPK, tidak perlu minta izin Presiden," papar Dipo. Sebagaimana diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk segera menindaklanjuti surat pemecatan M Nazaruddin sebagai anggota DPR. Menurut Marzuki, surat pemecatan Nazaruddin dikirim keSekretariat Kabinet sejak 26 Agustus.
Menurut Dipo, mungkin suratnya sudah dikirim ke Sekretaris Negara sehingga Marzuki hanya menggunakan SMS. "Mungkin sudah dikirim, ya, saya tidak tahu. Memang, kalau menyangkut hal yang penting dan terkait urusan negara, seharusnya tidak melalui SMS," ujar Dipo saat ditanya mengapa soal keanggotaan DPR dikirim hanya lewat SMS oleh Ketua DPR. Dipo menambahkan, saat SMS Marzuki ia terima, ia langsung meneruskan (forward) ke telepon seluler Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. "Karena yang mengurus hubungan antarlembaga, seperti proses pemberhentian anggota DPR, kan, Sekretaris Negara, bukan Sekretaris Kabinet. Kalau saya hanya menangani kabinet dan para menteri. Kecuali, jika ada surat permintaan pemeriksaan dari Polri atau kejaksaan terhadap Nazaruddin. Kalau KPK, tidak perlu minta izin Presiden," papar Dipo. Sebagaimana diberitakan, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk segera menindaklanjuti surat pemecatan M Nazaruddin sebagai anggota DPR. Menurut Marzuki, surat pemecatan Nazaruddin dikirim keSekretariat Kabinet sejak 26 Agustus.
No comments:
Post a Comment