JAKARTA, KOMPAS.com - Mendirikan partai baru dan mengusung sosok yang pernah menjadi bagian sentral stabilitas ekonomi Indonesia rupanya dianggap menjadi ancaman. Hal itu setidaknya yang dirasakan Partai Serikat Rakyat Independen saat melebarkan sayapnya hingga ke daerah, sebagai bagian dari upaya memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu 2014. Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Damianus Taufan mengakui, saat mempersiapkan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, partainya mendapatkan tantangan yang cukup berat. Meski berat, Taufan mengatakan Partai SRI saat ini sudah memenuhi syarat sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU No.2/2011 tentang Partai Politik, dimana partai politik harus memiliki pengurus di seluruh provinsi Indonesia (33 provinsi), sementara untuk masing-masing provinsi sedikitnya memiiki kepengurusan sebanyak 75 persen dari total jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Di tingkat kabupaten, UU No.2/2011 juga mengatur pengurus kecamatan minimal sebantyak 50 persen dari total seluruh kecamatan di kabupaten itu. "Kami dapat semacam tantangan yang berat di daerah. Banyak pengurus di kabupaten, saat minta keterangan di Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) ada persyaratan tambahan yang tak tercantum di UU seperti harus ada akta notaris, NPWP partai, kemudian harus ada tanda tangan notaris untuk pinjam pakai kantor. Belum lagi ada di beberapa daerah, kantor harus punya papan nama, ini kan tidak ada di UU. Terus terang ini menyulitkan partai untuk cepat memenuhi persyaratan administrasi, karena ada persyaratan yang tidak perlu tapi dikenakan ke kami di daerah," ujar Taufan di Jakarta, Rabu (3/8/2011). Menurut Taufan, meski baru Partai SRI tak patah semangat dengan halangan seperti itu. Dia mengatakan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mereka usung sebagai calon presiden pada pemilu 2014 ternyata cukup dikenal masyarakat di daerah, dan di kalangan bawah. Tidak seperti asumsi selama ini bahwa Sri Mulyani hanya dikenal di kalangan perkotaan dan kelas menengah. "Sri Mulyani juga dikenal di daerah dan masyarakat kalangan bawah. Kalau dikenal di kalangan menengah itu juga luar biasa kuat, karena kelas menengah agen perubahan yang bisa membawa kesadaran itu ke tingkat bawah. Secara sosiologis itu sudah kami perhitungkan. Diferensiasinya adalah dengan figur Sri Mulyani karena membedakan banyak hal dengan yang lain," katanya. "Selain itu nilai-nilai yangmelekat pada sosok Ibu Sri Mulyani seperti beliauyang memperkenalkan etika publik, integritas seorang pemimpin, kemampuan leadership-nya dalam melakukan reformasi birokrasi. Itu yang membedakan kami dengan yang lain," tambahnya.
Di tingkat kabupaten, UU No.2/2011 juga mengatur pengurus kecamatan minimal sebantyak 50 persen dari total seluruh kecamatan di kabupaten itu. "Kami dapat semacam tantangan yang berat di daerah. Banyak pengurus di kabupaten, saat minta keterangan di Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) ada persyaratan tambahan yang tak tercantum di UU seperti harus ada akta notaris, NPWP partai, kemudian harus ada tanda tangan notaris untuk pinjam pakai kantor. Belum lagi ada di beberapa daerah, kantor harus punya papan nama, ini kan tidak ada di UU. Terus terang ini menyulitkan partai untuk cepat memenuhi persyaratan administrasi, karena ada persyaratan yang tidak perlu tapi dikenakan ke kami di daerah," ujar Taufan di Jakarta, Rabu (3/8/2011). Menurut Taufan, meski baru Partai SRI tak patah semangat dengan halangan seperti itu. Dia mengatakan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mereka usung sebagai calon presiden pada pemilu 2014 ternyata cukup dikenal masyarakat di daerah, dan di kalangan bawah. Tidak seperti asumsi selama ini bahwa Sri Mulyani hanya dikenal di kalangan perkotaan dan kelas menengah. "Sri Mulyani juga dikenal di daerah dan masyarakat kalangan bawah. Kalau dikenal di kalangan menengah itu juga luar biasa kuat, karena kelas menengah agen perubahan yang bisa membawa kesadaran itu ke tingkat bawah. Secara sosiologis itu sudah kami perhitungkan. Diferensiasinya adalah dengan figur Sri Mulyani karena membedakan banyak hal dengan yang lain," katanya. "Selain itu nilai-nilai yangmelekat pada sosok Ibu Sri Mulyani seperti beliauyang memperkenalkan etika publik, integritas seorang pemimpin, kemampuan leadership-nya dalam melakukan reformasi birokrasi. Itu yang membedakan kami dengan yang lain," tambahnya.
No comments:
Post a Comment