JAKARTA, KOMPAS.com " Fraksi-fraksi di DPR RI harus menentukan sikap politik terhadap pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sikap politik itu sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI masih memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi institusi KPK dan memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin (1/8/2011). "Marzuki Alie 'kan Ketua DPR. Kalau Marzuki Alie setuju membubarkan KPK, fraksi-fraksi di DPR perlu menentukan sikap terkait pernyataan itu," kata Benny. Jika fraksi-fraksi di DPR setuju membubarkan institusi KPK, lanjut Benny, berarti fraksi-fraksi di DPR tidak memiliki komitmen memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. "Saya kira itu masalah yang serius. Kalau fraksi-fraksi tidak mengambil sikap, itu menunjukkan seluruh parpol tidak memiliki komitmen memberantas korupsi," tuturnya. Selain itu, lanjut Benny, pernyataan Marzuki Alie juga bertentangan atau kontradiksi dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Perjuangan Partai Demokrat sebagaimana dalam kampanye sangat jelas, yaitu antikorupsi. Jika ada kader Partai Demokrat yang ingin membubarkan KPK dan membiarkan koruptor berkembang, hal itu sudah bertentangan dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sanksi pencopotan Marzuki Alie perlu dipertimbangkan.
Sikap politik itu sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI masih memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi institusi KPK dan memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin (1/8/2011). "Marzuki Alie 'kan Ketua DPR. Kalau Marzuki Alie setuju membubarkan KPK, fraksi-fraksi di DPR perlu menentukan sikap terkait pernyataan itu," kata Benny. Jika fraksi-fraksi di DPR setuju membubarkan institusi KPK, lanjut Benny, berarti fraksi-fraksi di DPR tidak memiliki komitmen memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. "Saya kira itu masalah yang serius. Kalau fraksi-fraksi tidak mengambil sikap, itu menunjukkan seluruh parpol tidak memiliki komitmen memberantas korupsi," tuturnya. Selain itu, lanjut Benny, pernyataan Marzuki Alie juga bertentangan atau kontradiksi dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Perjuangan Partai Demokrat sebagaimana dalam kampanye sangat jelas, yaitu antikorupsi. Jika ada kader Partai Demokrat yang ingin membubarkan KPK dan membiarkan koruptor berkembang, hal itu sudah bertentangan dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sanksi pencopotan Marzuki Alie perlu dipertimbangkan.
No comments:
Post a Comment