Friday, August 5, 2011

Syafii Maarif: Situasinya Ruwet

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.
JAKARTA, KOMPAS.com -- Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar rapat di Gedung KPK, Jumat (5/8/2011). Tidak ada perkembangan berarti yang diperoleh wartawan seusai rapat itu.

Anggota Komite Etik dari unsur eksternal, Syafii Maarif menyatakan, tidak ada yang baru dibanding pertemuan pertama kemarin. Ia menggambarkan, situasinya ruwet.

"Ini ruwet. Ini ruwet," kata Syafii kepada wartawan usai mengikuti rapat di Gedung KPK.

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, banyak yang dibicarakan dalam pertemuan itu. "Macam-macam," ujar Syafii saat ditanya apa saja yang dibahas dalam rapat.

Mengenai siapa saja yang akan diperiksa pertama kali oleh Komite Etik, Syafii mengatakan pembahasan belum sampai soal penjadwalan nama-nama yang akan dipanggil.

Komite Etik dibentuk untuk memeriksa pimpinan KPK terkait tudingan tersangka korupsi pembangunan wisna atlet SEA Games Palembang, M Nazaruddin. Mereka yang dituding Nazaruddin adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin, Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, dan Juru Bicara KPK Johan Budi.

Komite Etik beranggotakan tujuh orang, terdiri dari tiga dari unsur internal KPK, empat dari eksternal.

Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menuliskan poin-poin utama tercakup di atas. Tindakan meletakkannya di atas kertas akan membantu Anda mengingat apa yang penting tentang
.

Thursday, August 4, 2011

Partai SRI Tak Akan Jual "SMI Dizalimi"

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.
JAKARTA, KOMPAS.com " Meski menyatakan ingin meniru kesuksesan Partai Demokrat dalam Pemilu 2004 dalam meraup suara walau merupakan partai baru, Partai Serikat Rakyat Independen tak akan menjual citra Sri Mulyani Indrawati terzalimi selama menjadi Menteri Keuangan.

Ketua Partai SRI Damianus Taufan mengatakan, apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat bisa meraih simpati publik karena merasa terzalimi saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, partainya tak akan meniru cara seperti itu.

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

"Kami tak mau meniru sisi teraniaya dan seolah terzalimi seperti SBY pada waktu itu. Tetapi, kami menjual sosok Sri Mulyani sebagai pemimpin masa depan dan berintegritas yang dibutuhkan bangsa ini," kata Taufan di Jakarta, Kamis (4/8/2011).

Taufan mengakui, Partai SRI ingin meniru kesuksesan Partai Demokrat pada Pemilu 2004 silam. Sosok Sri Mulyani diyakini bisa juga untuk meraih simpati publik.

Menurut Taufan, selain berupaya kerja keras, integritas partainya ditunjukkan dengan tokoh-tokoh di jajaran kepengurusan, antara lain advokat senior Todung Mulya Lubis; aktivis mahasiswa 1966, Rahman Tolleng; jurnalis senior Fikri Jufri; dan pengajar Universitas Indonesia, Arbi Sanit.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Kejagung Terima Penjelasan Fahmi

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.
JAKARTA, KOMPAS.com -- Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung menerima penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat Sutan Bagindo Fahmi yang menyangkaltudingan memberi uang Rp 1 miliar kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Saya sudah melakukan klarifikasi dan menurutPak Fahmi semua tudingan itu tidak benar," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi Kamis (4/8/2011) di Jakarta.

Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Menurut Marwan, tudingan Nazaruddin bisa saja merupakan upaya pembunuhan karakter mengingat Fahmi saat ini tengah mengikutiseleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh Marwan mengatakan, karena Fahmi telah menyangkal tudingan tersebut dan juga tidak ada bukti lain, maka bidang pengawasan tidak melanjutkan pemeriksaan.

Seperti diberitakan, M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini buron, melontarkan tudingan-tudingan ke sejumlah pihak. Salah satunya, Nazaruddin menuding Sutan Bagindo Fahmi, yang kini menjabat Kepala Kejati Sumbar,pernah memberi uang senilai Rp 1 miliar kepada Anas.

Apakah ada benar-benar ada informasi tentang
yang nonesensial? Kita semua melihat hal-hal dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk yang satu akan sangat penting untuk yang lain.

Wednesday, August 3, 2011

Pendirian Partai SRI Dihalangi di Daerah

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, itu menjadi lebih menarik. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek
tentu tidak terkecuali.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mendirikan partai baru dan mengusung sosok yang pernah menjadi bagian sentral stabilitas ekonomi Indonesia rupanya dianggap menjadi ancaman. Hal itu setidaknya yang dirasakan Partai Serikat Rakyat Independen saat melebarkan sayapnya hingga ke daerah, sebagai bagian dari upaya memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilu 2014.

Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Damianus Taufan mengakui, saat mempersiapkan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, partainya mendapatkan tantangan yang cukup berat.

Meski berat, Taufan mengatakan Partai SRI saat ini sudah memenuhi syarat sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam UU No.2/2011 tentang Partai Politik, dimana partai politik harus memiliki pengurus di seluruh provinsi Indonesia (33 provinsi), sementara untuk masing-masing provinsi sedikitnya memiiki kepengurusan sebanyak 75 persen dari total jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

Di tingkat kabupaten, UU No.2/2011 juga mengatur pengurus kecamatan minimal sebantyak 50 persen dari total seluruh kecamatan di kabupaten itu.

"Kami dapat semacam tantangan yang berat di daerah. Banyak pengurus di kabupaten, saat minta keterangan di Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) ada persyaratan tambahan yang tak tercantum di UU seperti harus ada akta notaris, NPWP partai, kemudian harus ada tanda tangan notaris untuk pinjam pakai kantor. Belum lagi ada di beberapa daerah, kantor harus punya papan nama, ini kan tidak ada di UU. Terus terang ini menyulitkan partai untuk cepat memenuhi persyaratan administrasi, karena ada persyaratan yang tidak perlu tapi dikenakan ke kami di daerah," ujar Taufan di Jakarta, Rabu (3/8/2011).

Menurut Taufan, meski baru Partai SRI tak patah semangat dengan halangan seperti itu. Dia mengatakan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mereka usung sebagai calon presiden pada pemilu 2014 ternyata cukup dikenal masyarakat di daerah, dan di kalangan bawah. Tidak seperti asumsi selama ini bahwa Sri Mulyani hanya dikenal di kalangan perkotaan dan kelas menengah.

"Sri Mulyani juga dikenal di daerah dan masyarakat kalangan bawah. Kalau dikenal di kalangan menengah itu juga luar biasa kuat, karena kelas menengah agen perubahan yang bisa membawa kesadaran itu ke tingkat bawah. Secara sosiologis itu sudah kami perhitungkan. Diferensiasinya adalah dengan figur Sri Mulyani karena membedakan banyak hal dengan yang lain," katanya.

"Selain itu nilai-nilai yangmelekat pada sosok Ibu Sri Mulyani seperti beliauyang memperkenalkan etika publik, integritas seorang pemimpin, kemampuan leadership-nya dalam melakukan reformasi birokrasi. Itu yang membedakan kami dengan yang lain," tambahnya. 

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.

Tuesday, August 2, 2011

BK DPR Mestinya Libatkan Pihak Luar Juga

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.
 

JAKARTA, KOMPAS.com- Seturut dengan usul perombakan Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melibatkan lebih banyak anggota dari lingkup eksternal, hal serupa semestinya diterapkan juga di Badan Kehormatan DPR.

Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menyebutkan, usulan "serupa tapi tak sama" tersebut pernah disampaikan PSHK  saat pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 22/2003 yang saat itu masih populer dengan sebutanUU Susduk). PSHK mengusulkan agar komposisi anggota BK tidak hanya berasal dari anggota DPR, tapi juga dari pihak luar.

Menurut Ronald, dengan melibatkan pihak eksternal, diharapkan ada imbangan obyektivitas penilaian, sehingga keputusan BK berada pada kualifikasi teruji dari tarik-menarik kepentingan antarfraksi. Jika usul itu disepakati, akan dapat dikendalikan potensi konflik kepentingan sejak awal. Bagaimanapun yang diadukan ke BK adalah "sejawat". Ronald juga berpendapat bahwa komposisi keanggotaan BK DPR, idealnya pihak eksternal lebih banyak dari internalanggota DPR.

"Jadi, kalau DPR menyatakan bahwa Komisi Etik KPK harus dirombak untuk mengondisikan agar kerja yang dilakukan lebih independen dan bebas dari konflik kepentingan, pertimbangan demikian bisa digunakan untuk merestrukturisasi keanggotaan BK DPR karena memang situasi dan kebutuhannya juga dirasakan ada di DPR," sebut Ronald.

Tidak ada keraguan bahwa topik
bisa menarik. Jika Anda masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab tentang
, Anda mungkin menemukan apa yang Anda cari dalam artikel berikutnya.

Marzuki Alie Tak Cerdas

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, menyebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, tak cerdas karena mengungkapkan ide soal pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagi Buyung, ini makin menunjukkan rendahnya kualitas kader Partai Demokrat.

Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

"Apa yang dikatakan Marzuki Alie, menurut saya satu bukti lagi bahwa kader-kader Partai Demokrat ini memang perlu ditinjau kembali oleh SBY. Karena sebelum ini sudah beberapa kali kader-kader Partai Demokrat yang menduduki jabatan publik memberikan statemen yang kontroversial dan kadang berbohong, tetapi tidak meminta maaf atas kesalahannya," kata Buyung, saat menghadiri acara buka bersama di Komisi Yudisial, Selasa (2/8/2011) di Jakarta.

Buyung mengatakan, tidak pantas Marzuki sebagai Ketua DPR mengeluarkan pernyataan tentang pembubaran KPK. Semestinya, jika memang Marzuki terselip lidah saat menyatakan pembubaran KPK, jika melihat integritas pemimpinnya dipertanyakan, maka harusnya dia meminta maaf ke publik. Bukan malah mengatakan dia tidak takut dengan siapa pun kecuali Tuhan.

"Kalau memang dia omongannya hanya slip of the tongue, dia seharusnya minta maaf pada masyarakat. Tetapi dia dengan angkuhnya mengatakan, saya tidak takut dengan siapa pun kecuali sama Tuhan. Ini menunjukkan kualitas orang ini, kecerdasan otaknya maupun kearifannya tidak ada. Tidak pantas jadi ketua DPR. Sebab ketua parlemen di negara demokratis mana pun seimbang dengan presiden," katanya.

Kadang-kadang sulit untuk memilah-milah semua rincian yang terkait dengan hal ini, tapi aku positif Anda tidak akan kesulitan untuk memahami informasi yang disajikan di atas.

Monday, August 1, 2011

Fraksi di DPR RI Harus Nyatakan Sikap

Jadi apa yang
benar-benar semua tentang? Laporan berikut termasuk beberapa informasi menarik tentang
- info bisa anda gunakan, bukan hanya barang lama yang mereka gunakan untuk memberitahu Anda.
JAKARTA, KOMPAS.com " Fraksi-fraksi di DPR RI harus menentukan sikap politik terhadap pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi.


Sikap politik itu sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI masih memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi institusi KPK dan memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia.

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin (1/8/2011). "Marzuki Alie 'kan Ketua DPR. Kalau Marzuki Alie setuju membubarkan KPK, fraksi-fraksi di DPR perlu menentukan sikap terkait pernyataan itu," kata Benny.

Jika fraksi-fraksi di DPR setuju membubarkan institusi KPK, lanjut Benny, berarti fraksi-fraksi di DPR tidak memiliki komitmen memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. "Saya kira itu masalah yang serius. Kalau fraksi-fraksi tidak mengambil sikap, itu menunjukkan seluruh parpol tidak memiliki komitmen memberantas korupsi," tuturnya.

Selain itu, lanjut Benny, pernyataan Marzuki Alie juga bertentangan atau kontradiksi dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Perjuangan Partai Demokrat sebagaimana dalam kampanye sangat jelas, yaitu antikorupsi.

Jika ada kader Partai Demokrat yang ingin membubarkan KPK dan membiarkan koruptor berkembang, hal itu sudah bertentangan dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sanksi pencopotan Marzuki Alie perlu dipertimbangkan. 

Tidak ada keraguan bahwa topik
bisa menarik. Jika Anda masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab tentang
, Anda mungkin menemukan apa yang Anda cari dalam artikel berikutnya.